Diskriminasi terhadap warga Tionghoa di Indonesia seakan tidak pernah habis menghiasi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus pelecehan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) beberapa tahun silam, seakan menjadi babak baru bagi warga etnis Tionghoa Indonesia dalam menghadapi diskriminasi.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas tentang bagaimana warga etnis Tionghoa bertahan dari diskriminasi etnis yang sejak dulu selalu naik turun menerjang warga etnis Tionghoa di Indonesia. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit mengenai stereotip yang beredar di tengah masyarakat tentang pandangan mereka terhadap warga Tionghoa.

Bagi masyarakat Nusantara, sejak kedatangan para penjelajah dan pedagang Tionghoa dari utara, masyarakat mengenal orang-orang Tionghoa adalah sebagai pedagang yang ulet, serta memiliki rasa solidaritas yang kuat. Merujuk artikel yang ditulis oleh tirto.id tentang Rasisme terhadap Etnis Tionghoa dari Masa ke Masa, bahwa latar belakang terjadinya perlakuan diskriminasi pada warga etnis Tionghoa, tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi.

Hal ini dimulai sejak kedatangan kolonial Belanda ke Nusantara, yang kemudian menempatkan warga etnis Tionghoa berada satu tingkat diatas warga asli, yakni pada golongan Timur Asing, bersama warga etnis Arab dan etnis India. Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya sebuah kecemburuan sosial, namun kecemburuan sosial terhadap kalangan etnis Arab dan India, tidak sebesar kecemburuan sosial terhadap warga dari etnis Tionghoa.

Puncak dari kecemburuan sosial terhadap warga etnis Tionghoa, adalah dengan terjadinya peristwa pembantaian terhadap etnis Tionghoa pada 1740, di Batavia, yang kemudian memicu pada timbulnya kerusuhan diberbagai daerah. Latar belakang pembantaian etnis Tionghoa di Batavia sendiri dipicu oleh keengganan warga etnis Tionghoa membayar pajak yang amat tinggi oleh kolonial Belanda. Atas dasar tersebut pihak kolonial mulai berlaku represif terhadap etnis Tionghoa di Batavia, sehingga timbulah perlawanan dari warga etnis Tionghoa.

Pembantaian warga etnis Tionghoa di Batavia 1740. (Sumber Foto: www.dw.com)

Belanda yang tidak mau ambil pusing, akhirnya memainkan sentimen kesenjangan sosial terhadap warga etnis Tionghoa, sehingga pada akhirnya masyarakat pribumi pun turut serta dalan peristiwa pembantaian etnis. Sadar akan keadaannya yang terancam, membuat warga etnis Tionghoa kemudian berpindah ke tempat lain di Nusantara, adapun beberapa kalangan etnis Tionghoa kemudian memilih masuk Islam sebagai jalan keluar dari tindakan tersebut.

Pemberontakan yang berujung pada pembantaian etnik, kemudian menyebabkan warga etnis Tionghoa kemudian mengekslusifkan diri. Hingga masa-masa setelahnya, warga etnis Tionghoa pun meminimalisir pergaulannya terhadap warga pribumi, dan sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah. Meskipun begitu, tercatat beberapa kali terjadi pembantaian dan kerusuhan terhadap warga etnis Tionghoa pada masa kolonial Belanda diberbagai daerah.

Memasuki perjuangan kemerdekaan, ditengah sentimen yang masih melekat terhadap warga etnis Tionghoa, tidak sedikit dari mereka juga turut andil dalam membantu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sesuai kesanggupannya. Kebanyakan warga etnis Tionghoa turut berperan melalui pers dan surat kabar. Semisal pada Kongres Pemuda II, pada 28 Oktober 1928, yang dimana peristiwa tersebut dimuat dalam surat kabar Tionghoa, yakni surat kabar Sin Po.

Salah satu rubrik surat kabar Sin Po yang disimpan oleh ANRI. (Sumber Foto: www.merdeka.com/khas/hilangnya-edisi-indonesia-raya-koran-sin-po.html)

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, warga etnis Tionghoa yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan wartawan surat kabar juga mengalami penderitaan seperti halnya warga pribumi. Meskipun begitu, dalam buku Komunitas Tionghoa di Surabaya 1900-1946, dijelaskan bahwa meskipun mengalami penindasan, warga etnis Tionghoa tidak mau melakukan perlawanan seperti perlawanan yang terjadi di Tiongkok daratan, yang dimana justru malah merugikan mereka. Dalam melakukan perlawanan, warga etnis Tionghoa tidak jarang berkolaborasi dengan warga pribumi dalam melawan pendudukan Jepang.

Hingga masa awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, warga etnis Tionghoa masih merasakan ketenangan bersamaan dengan menurunnya sentimen pada mereka. Hal tersebut tidak berlangsung lama setelah kemudian Sekutu yang membonceng NICA, mulai kembali menginjakkan kaki di Indonesia.

Dengan datanganya NICA, maka kemudian dimulailah era yang dinamakan era revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada era ini warga etnis Tionghoa kembali mengalami ancaman, baik dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, hingga perampassan dan perampokan oleh warga pribumi yang juga menderita oleh serbuan Belanda.

Atas dasar tersebut kemudian, warga etnis Tionghoa mulai membentuk milisi-milisi guna mengamankan diri dan asset mereka. Salah satu milisi yang terkenal bentukan warga etnis Tionghoa adalah milisi Pao An Tui.

Milisi pao An Tui. Sumber Foto: www.pinterest.com

Dalam artikel yang dimuat dalam Historia.id yang berjudul Riwayat Pembentukan Milisi Tionghoa Pao An Tui, Pao An Tui sendiri dalam melakukan pengamanan kerap mendapat bantuan dari pihak kolonial. Hal ini ditengarai oleh kepentingan kolonial terhadap warga etnis Tionghoa. Melihat hal tersebut, maka kemudian timbul anggapan dikalangan pribumi bila milisi etnis Tionghoa justru bekerjasama dengan kolonial untuk menguasai kembali Indonesia, sehingga sentimen terhadap warga etnis Tionghoa pun kembali menyeruak.

Memasuki era pemerintahan dalam demokrasi terpimpin dibawah Sukarno, warga etnis Tionghoa kembali mendapatkan ancaman, kali ini ancaman timbul dari permasalahan status kewarganegaraan ganda bagi warga etnis Tionghoa.

Dalam buku The Sino-Indonesian Dual Nationality Treaty, karangan David Mozingo, disebutkan bila setelah tersusunnya peraturan bagi warga negara, Indonesia menganut asas Ius Soli, yang memiliki prinsip bahwa warga negara ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Sementara itu, sejak pemerintahan Republik di Tiongkok berdiri, telah ditetapkan bila seeluruh warga etnis Tionghoa dimanapun mereka berada, status kewarganegaraanya ditentukan melalui prinsip keturunan.

Permasalahan tentang status kewarganegaraan ganda ini baru terselesaikan pada masa pemerintahan Suharto, yang menyebabkan terjadinya proses naturalisasi terhadap warga Tionghoa yang bertahan dan tidak melepaskan kewarganegaraannya lalu pindah ke Tiongkok daratan.

Dalam perkembangannya proses naturalisasi ini kemudian menghasilkan wajah baru bagi warga etnis Tionghoa di Indonesia. Dimulai dari perubahan nama, serta marga yang lebih mencirikan nama khas Indonesia, dan dalam perjalanannya, warga etnis Tionghoa oleh pemerintah Suharto ditempatkan pada sektor ekonomi, guna menyukseskan pembangunan.

Dengan ditempatkannya warga etnis Tionghoa dalam sektor ekonomi oleh pemerintah Suharto, menyebabkan mereka terhindar dari sentimen yang telah lama ada di masyarakat, terutama kalangan pribumi. Selain terhindar dari sentimen, mereka juga berkesempatan mengembangkan usahanya hingga menjadi besar. Namun kehidupan warga etnis Tionghoa kemudian mendapatkan ancaman kembali dengan merambahnya krisis moneter ke Indonesia pada 1998.

Ekonomi yang jatuh dan harga-harga melambung tinggi menyebabkan masyarakat saat itu kalap dan mencari cara bertahan. Oleh beberapa kalangan, warga etnis Tionghoa kemudian dijadikan kambing hitam, dikarenakan peran merek dalam sektor ekonomi sedemikian besar. Imbasnya, terjadi perampasan asset dan harta benda warga etnis Tionghoa, selain itu juga terjadi tindakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa.

Sejak peristiwa 1998, warga etnis Tionghoa mulai menjaga jarak dengan masyarakat, terutama kalangan pribumi. Meskipun begitu geliat persatuan untuk persatuan yang didengungkan pemerintah, mulai mendekatkan kembali warga etnis Tionghoa terhadap kalangan masyarakat lainnya.

Meskipun sentimen terhadap warga etnis Tionghoa datang silih berganti, namun memisahkan warga etnis Tionghoa dari sejarah perjalanan bangsa merupakan sebuah kekeliruan, apalagi hal ini disebabkan oleh isu-isu yang berkembang baru-baru ini.