Berkelana jauh dari tanah air, menjadikan seorang pria kesepian, dan terkadang membutuhkan cinta kasih, serta seseorang untuk diberikan rasa kasih sayangnya. Hadirnya wanita merupakan sebuah pelengkap dalam kehidupan seorang pria. Tidak dapat dipungkiri, bila seorang pria berhubungan seorang wanita, meskipun si pria sudah beristri, namun keadaan yang tidak memungkinkan, membuat sebuah hubungan terlarang terjalin.

Yap gundik, sebuah istilah yang mungkin kurang enak didengar dan bernuansa penuh kehinaan. Masyarakat Indonesia tempo dulu, khususnya yang masih mengalami pahitnya masa penjajahan kolonial agaknya mengenal gundik sebagai wanita simpanan pria kolonial, dengan panggilan khasnya, yakni Nyai. Tentu definisi Nyai disini agaknya berbeda makna dengan panggilan Nyai bagi istri seorang pemuka agama (Kyai).

Menurut definisi dari KBBI, gundik disama artikan seperti selir, di mana posisi wanita dan pria memiliki hubungan, namun tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Lebih jauh gundik diartikan sebagai wanita simpanan.

Sebetulnya praktik pergundikan sendiri telah jauh ada sebelum kolonial berbendera VOC menginjakkan kaki di bumi Nusantara. Para raja, baik dari zaman Animisme, Hindu-Budha, bahkan Islam sekalipun tak luput dari praktik ini, hanya saja penyebutan gundik diperhalus menjadi selir, dayang, ataupun harem.

Kalau melihat adegan-adegan film lawas yang bergenre kerajaan abad pertengahan, gundik biasanya diberikan sebagai hadiah ataupun upeti bagi para raja. Gundik yang diberikan pun juga cantik, dan molek serta dapat memikat hati sang raja, sehingga bila beruntung dijadikan permaisuri, ataupun dijadikan istri kesekian lewat prosesi poligami.

Baca Juga: Gayatri Rajapatni: Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit

Memasuki masa kolonial Belanda berbendera VOC, praktik pergundikkan bisa dikatakan merajalela. Jauh dari istri dan memuncaknya kebutuhan biologis, membuat para pegawai VOC menjalin hubungan terlarang dengan wanita-wanita pribumi. Hubungan tersebut tak jarang menghasilkan anak haram, yang tidak diterima baik oleh kalangan pribumi maupun kolonial.  Sebuah nasib sial memang bagi anak-anak yang lahir dari sebuah hubungan haram tersebut.

Sebetulnya orang-orang kolonial sendiri sedari awal telah membawa para wanitanya datang ke Hindia Belanda, namun para wanita kolonial yang mempunyai tipikal rewel dan gemar menghamburkan uang, menjadi sebab direksi VOC membatasi kehadiran para wanita kolonial. Sehingga keluarlah peraturan VOC tahun 1657, yakni hanya para pejabat tinggi yang boleh membawa istrinya ke Hindia Belanda (J. G Taylor: 2009).

Pada masa kolonial sendiri, pergundikkan tidak hanya terjadi pada kalangan Eropa dengan pribumi saja, kalangan Timur Asing seperti Arab, Cina, dan India pun juga melakukan hal tersebut. Agaknya kultur budaya timur yang amat menjunjung tinggi moral membuat, sebagian gundik tersebut kemudian dinikahi, sehingga lahirlah orang-orang keturunan Arab, Cina, dan India (L.W.C Van den Berg: 2010).

Bukannya tidak ada usaha, namun pihak kolonial VOC sendiri telah berusaha mengentaskan praktik tersebut.  Sebutlah pada artikel yang ditulis oleh Onghokham yang berjudul “Kekuasaan dan Seksualitas: Lintasan Sejarah Pra dan Masa Kolonial”, yang menyebutkan bagaimana Jan Pieterzoon Coen selaku Gubernur Jenderal berusaha menghapus pergundikkan.

Didasari oleh etika moral Eropa, membuat Coen kemudian memikirkan jalan keluar bagi para pria Belanda dan Eropa untuk tidak memelihara gundik. Coen pada akhirnya mengkampanyekan lewat anak perempuannya untuk memikat banyak keluarga Belanda melakukan migrasi ke Batavia (Blusse: 2004). Kemudian Coen juga mengeluarkan sebuah peraturan yang bertujuan larangan kepada para laki-laki Belanda dan Eropa untuk tidak memelihara wanita pribumi, hal ini termaktub dalam Regering bij Plakaat yang dikeluarkan pada 1625. Namun usaha Coen juga masih belum efektif untuk sekedar membatasi pergundikkan.

Runtuhnya VOC yang berbentuk kongsi dagang akibat korupsi, membuat kekuasaan dan pengaruhnya di Hindia Belanda diambil alih langsung oleh pemerintah pusat di Belanda. Dari rezim Republik Bataaf, Inggris, dan kembali kepada pemerintah Belanda, pergundikan tetap lestari dilakukan oleh para pria Eropa yang datang merantau ke Hindia Belanda.

Baca Juga: Jugun Ianfu: Jangan Panggil Aku Miyako

Terhitung setelah 1870. Yang ditandai mulai meluasnya wilayah taklukkan, serta dibukannya lahan-lahan perkebunan, membuat pergundikkan marak dilakukan. Dari pegawai pemerintahan, tentara, hingga buruh perkebunan pun pada akhirnya melakukan praktik pergundikkan oleh karena keadaan. Dampak dari praktik pergundikkan oleh kalangan Eropa pada akhirnya melahirkan satu kelas baru dalam tatanan masyarakat kolonial, yakni golongan Indo-Eropa sebagai hasil hubungan antara pria Eropa dengan wanita pribumi (R. Baay: 2010).

Dalam sebuah buku pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi para pendatang baru dari Eropa, menyebutkan dan menjabarkan bagaimana etika berpakaian hingga tata cara berhubungan dengan gundik atau biasa dipanggil Nyai.

Pada umumnya para wanita yang dijadikan gundik, tidak memiliki keahlian khusus selain keterampilan mengurus rumah tangga. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga wanita gundik yang mempelajari keahlian-keahlian seperti membaca, dan menulis selama berada dalam peliharaan prianya.

Bisa dikatakan pada masa itu, menjadi gundik merupakan sebuah pilihan yang pasti, bila seorang perempuan menginginkan sebuah peningkatan dalam taraf kehidupannya. Memang motif ekonomi semacam ini kemudian membuat keluarga kalangan pribumi menggadaikan anak gadisnya, dan menghalalkan segala cara untuk akhirnya sang gadis bisa mengurus rumah tangga laki-laki Eropa sebagai gundik.

Hingga memasuki abad ke-20, penggadaian anak gadis untuk bisa menjadi gundik pria kolonial masih terjadi, meskipun saat itu tengah berkembang politik etis.

Praktik pergundikkan kolonial kemudian benar-benar musnah setelah invasi Jepang atas Hindia Belanda pada 1942. Penjajahan Jepang yang hanya 3 tahun lamaya, membuat praktik pergundikkan berubah menjadi praktik pelacuran bagi para tentara-tentara Jepang di garis depan medan Perang Dunia II.