Judul Buku    : Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998

Pengarang    : I Wibowo dan Thung Ju Lan (Editor)

Penerbit        : Kompas

Tahun Terbit  : 2010

Tebal buku    : 250 halaman

Salah satu yang menjadi masalah penting yang perlu diselesaikan dalam kasus kelompok etnis Tionghoa ialah pengakuan terhadap eksistensinya sebagai warga negara Indonesia.

Reformasi 1998 sebagai suatu krisis yang terjadi di Indonesia dimanfaatkan oleh semua kelompok yang tertindas selama Orde Baru, termasuk orang Tionghoa untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Hak-hak itu meliputi hak sipil, hak politik, hak sosial yang selama masa Orde Baru hanya dapat orang-orang Tionghoa nikmati sebagian kecilnya akibat adanya perlakuan diskriminasi.

Salah satu yang menjadi masalah penting yang perlu diselesaikan dalam kasus kelompok etnis Tionghoa ialah pengakuan terhadap eksistensinya sebagai warga negara Indonesia. Tidak adanya pengakuan tersebut menyebabkan kelompok etnis Tionghoa ini mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan etnis lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Hoakiau di Indonesia

Upaya memperoleh pengakuan kemudian dilakukan setelah peristiwa traumatik di tahun 1998 itu dengan terjun ke dalam dunia politik. Hal tersebut dapat dilihat melalui pendeklarasian Partai Pembauran Indonesia (Parpindo) oleh H.M. Jusuf Hamka pada tanggal 10 Juni 1998. Partai yang didirikan oleh orang Tionghoa yang memeluk agama Islam itu bertujuan untuk membela nasib orang Tionghoa dengan cara “pembauran”.

Munculnya Partai Tionghoa Indonesia kemudian menimbulkan reaksi. Salah satunya tercatat dalam Tabloid Adil yang membahas ulasan khusus berjudul “Partai Cina Mau Apa?”. Ulasan tersebut datang dari orang-orang Tionghoa sendiri yang diwawancarai, salah satunya dari Kwik Kian Gie yang menyatakan bahwa “Kalau diskriminasi yang mereka ingin tiadakan, kok justru mereka pertegas dengan mendirikan partai keturunan?”

Tantangan tersebut menjadi pertimbangan Nurdin Purnomo yang akan mendirikan partai politik pada tanggal 11 Juni 1998. Tanpa kata-kata “Tionghoa” atau “Cina”, ia akhirnya menamai partainya dengan sebutan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Partai tersebut menekankan tujuan perjuangannya pada pencabutan undang-undang atau peraturan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Baca Juga: Soe Hok-gie, si Cina Kecil yang Bernyali Besar

Bahkan setelah partai tersebut pecah, Fan Tsai juga tidak mendirikan partai baru dengan acuan kepada “ketionghoaan”. Hal itu dilakukan untuk menyiratkan bahwa perjuangan rakyat Tionghoa dalam memperoleh hak-haknya harus dipahami dalam kerangka perjuangan yang lebih luas, yaitu membangun Indonesia.

Tidak hanya itu, muncul banyak orang Tionghoa di panggung politik Indonesia, seperti Kwik Kian Gie, Tjandra Wijaya Wong, Murdaya Po, dll. Dapat terlihat bahwa untuk pertama kalinya dalam era Reformasi, orang Tionghoa dapat duduk mewakili rakyat Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat.

Lantas, bagaimana kelanjutan perjuangan masyarakat Tionghoa untuk memperoleh hak-haknya yang telah dibelenggu selama 30 tahun pada era Orde Baru? Selengkapnya bisa kalian baca di buku ini untuk menemani hari libur menyambut perayaan Imlek nanti.