Judul buku  : Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia

Pengarang  : Mohammad Iskandar, Shalfiyanti, Wiwi Kuswiah, Triana Wulandari

Penerbit      : Departemen Pendidikan Nasional

Tahun terbit : 2000

Tebal buku  : 120 halaman

 

Buku ini berusaha untuk mengungkapkan peranan elit agama Islam dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Dalam tulisan ini seorang elit agama akan disebut sesuai dengan gelar yang disandangnya pada masa itu. Jika semasa hidupnya dan selama perjuangannya elit agama tersebut dipanggil “kyai”, ia akan tetap disebut “kyai”. Demikian juga dengan “shaik” atau “mualim”, maka ia akan tetap disebut sesuai gelar itu.

Baca Juga: Kenapa 22 Oktober Diperingati Sebagai Hari Santri Nasional?

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia kala itu disiarkan melalui pemancar radio dan surat kabar, terutama dalam buletin berita Domei. Selain itu, berita proklamasi juga disebarkan dari mulut ke mulut, termasuk dari tokoh-tokoh RI yang sengaja diutus pemerintah pusat untuk mengedarkan berita itu ke daerah-daerah. Akan tetapi, kurangnya sarana dan prasarana ditambah lagi dengan adanya sikap Jepang yang menghalangi dengan menjaga status quo, maka berita itu sampai ke tiap daerah sangat bervariasi.

Di daerah Serang Banten, berita itu baru sampai sehari setelah dibicarakan. Padahal di daerah Sumatera Barat, berita itu telah didengar oleh para pemimpin setempat sehari sebelumnya pada tanggal 17 Agustus malam. Adapun daerah yang mengalami keterlambatan menerima berita tersebut ialah daerah Sumatera Utara, termasuk wilayah yang sekarang disebut Daerah Istimewa Aceh. Oleh karena itu, para bangsawan yang pernah menjadi aparatur pemerintah pada masa kolonial Belanda sempat membentuk sebuah komite penyambutan kedatangan “bekas majikannya”.

Keterlambatan berita proklamasi kemerdekaan juga dihubungkan dengan munculnya isu-isu politik yang cukup terbuka dan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para pelaku politik yang kemudian mendorong munculnya berbagai gerakan sosial dan politik yang tidak terkontrol oleh pemerintah pusat. Bahkan beberapa di antaranya ada yang melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Tidak sedikit mantan aktivis di tingkat lokal atau nasional yang turun tangan mengendalikan situasi di daerah-daerah kekuasaannya.

Situasi yang tidak menentu itu bisa saja disebut sebagai masa transisi yang kadarnya di setiap daerah cukup beragam. Oleh karena itu, buku ini lebih menyoroti keterlibatan para elit agama terutama di daerah Banten dan Aceh (khususnya Cumbok).

Baca Juga: Politik Islam Hindia Belanda

Berita tentang proklamasi kemerdekaan sampai ke daerah Banten dibawa oleh para pemuda API yang berada di bawah pengaruh Khaerul Saleh. Tokoh-tokoh yang pertama kali mereka datangi adalah para kyai yang dinilai cukup kharismatik di kalangan masyarakat setempat. Tokoh-tokoh itu antara lain Kyai Haji Ahmad Khatib, Kyai Haji Syam’un, Ali Amangku, dan Ayip Dzukari. Berita itu kemudian disampaikan kepada masyarakat yang disambut dengan suka cita. Para pemuda API dari Jakarta juga menyampaikan pesan kepada para tokoh pemuda setempat agar segera menyusun rencana pengambilalihan kekuasaan dari tangan pemerintah pendudukan Jepang.

Di daerah Banten pada saat itu telah muncul isu-isu rasial, seperti adanya sentimen terhadap orang-orang yang berasal dari Priangan (Sunda) yang dianggap sebagai orang-orang yang telah menjadikan Banten sebagai koloninya. Anggapan ini berawal dari satu kenyataan bahwa umumnya jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik pada masa kolonial Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang selalu didominasi oleh orang-orang yang berasal dari Priangan.

Adanya sentimen semacam itu tentu membuat para pejabat lama yang berasal dari Priangan merasa tidak nyaman. Akibatnya banyak dari mereka yang lebih memilih meninggalkan Banten daripada mengambil alih kekuasaan dari Jepang, seperti yang dilakukan oleh residen baru untuk Karesidenan Banten, yaitu Raden Tirtasujatna. Dengan kepergian Raden Tirtasujatna, maka kedudukan Residen Banten untuk sementara waktu menjadi kosong. Oleh karena itu, diadakan suatu rapat untuk mengangkat residen baru Banten.

Para pemuda mendesak kepada pemerintah pusat untuk mengangkat Kyai Haji Ahmad Khatib sebagai Residen Banten yang pada saat itu ditinggalkan oleh Raden Tirtasujatna. Adapun Kyai Haji Syam’un diminta untuk mengatur masalah kemiliteran.

Baca Juga: Kenapa Muncul Tentara Kanjeng Nabi Muhammad?

Setelah penyerangan yang dilakukan oleh Kyai Haji Syam’un beserta para tokoh pemuda dan masayarakat setempat terhadap markas militer Jepang, pasukan Jepang pun pergi meninggalkan kota Serang. Akan tetapi, kepergian Jepang tidak lantas membuat kondisi keamanan wilayah Banten menjadi lebih aman. Isu-isu politis serta sentimen kedaerahan masih tetap ada, bahkan semakin muncul ke permukaan.

Muhammad Mansyur yang lebih dikenal dengan panggilan Ce Mamat mulai mengungkit kembali masalah kelayakan duduknya orang-orang yang dulu pernah menjadi aparatur kolonial Belanda dan Jepang dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Hal ini memunculkan gerakan aksi daulat dari kelompok Ce Mamat untuk membasmi orang-orang yang ditafsirkan sebagai bekas kaki tangan penjajah. Gerakan Ce Mamat dan Dewan Rakyatnya mengalami kegagalan karena tidak berhasil meraih dukungan dari para elit agama di wilayah itu.

Demikian pula hal serupa terjadi di Cumbok, Pidie. Gerakan Markas Uleebalang gagal menguasai wilayah Pidie, meskipun mempunyai persenjataan yang lebih baik dibandingkan pasukan TKR maupun badan-badan perjuangan lainnya. Salah satu sebab kegagalan tersebut karena rakyat wilayah Pidie lebih memilih memberikan dukungannya kepada para ulama yang dianggap telah memberikan harapan hidup yang lebih baik dibandingkan Uleebalang yang menjadi kepala wilayah dan pemangku adat pada masa itu.

Para ulama yang tergabung dalam PUSA pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureuh mampu memberikan kepastian kepada pemerintah yang masih ragu-ragu pada saat itu. Meskipun harus diakui bahwa dalam beberapa hal tindakan para ulama menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat gerakan Markas Uleebalang itu dinilai terlalau berlebihan. Oleh karena itu, tidak heran jika ada yang mengartikan bahwa PUSA merupakan akronim dari “Pembunuh Uleebalang Seluruh Aceh”.

Terlepas dari adanya aspek negatif itu, peranan kaum ulama atau elit agama tetap tidak dapat ditepiskan karena pengaruh elit agama lebih mengakar di kalangan rakyat dibandingkan dengan para bangsawan maupun birokrasi pemerintahan.