(Mohammad Hatta, 1951, Jakarta: Kementerian Penerangan RI)

Mendayang Antara Dua Karang merupakan keterangan pemerintah yang diucapkan oleh Mohammad Hatta dalam Sidang BPKNP di Yogyakarta pada tahun 1948.

Dalam sidang tersebut Hatta menyampaikan pidatonya yang menyebutkan bahwa program Kabinet Presiden terkait dengan diplomasi Indonesia adalah menyelenggarakan persetujuan Renville dan berunding atas dasar-dasar yang telah ditetapkan serta menyegerakan terbentuknya Negara Indonesia Serikat.

Dalam program ini, usaha Pemerintah ke luar tergambar dari perundingan Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan agar segera tercapai terbentuknya Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949.

Pada dasarnya, kedudukan Indonesia ke luar sangatlah kuat sehingga Indonesia senantiasa menunjukkan goodwill untuk melaksanakan dasar-dasar persetujuan Renville yang kemudian membuat pendapat umum di luar negeri sebagian besar berpihak pada Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dan usaha untuk mencapai cita-cita nasional dengan jalan yang realis dan dengan mengemukakan konsepsi yang rasional telah mendapat simpati dari luar negeri.

Akan tetapi, kuatnya kedudukan Indonesia ke luar diperlemah oleh kerapuhan di dalam negeri karena adanya pertentangan politik antar pejuang yang berlainan paham dan saling memandang sebagai musuh besar dibandingkan dengan Belanda sendiri. Sentimen yang terlalu berlebihan itu menyebabkan mereka lupa akan kenyataan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai apabila rakyatnya saling bersatu.

Selain itu, situasi semakin diperburuk dengan terjadinya perubahan pendirian dalam kalangan FDR yang pada awalnya membela politik Linggajati dan Renville, namun kemudian berbalik membatalkan persetujuan tersebut serta memutuskan perundingan dengan Belanda.

Baca Juga:

Jalan Panjang Menuju 27 Desember 1949

Menuju Gerbang Kemerdekaan untuk Negeriku

Kalangan ini menganjurkan agar Republik Indonesia yang perjuangannya menentang imperialisme harus memilih Soviet Rusia yang juga menentang imperialisme. Situasi seperti itu tentu melemahkan pendirian Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan Belanda yang timbul akibat pergolakan politik internasional yang dikuasai oleh Amerika dan Rusia.

Dalam menghadapi situasi seperti itu, Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus Indonesia ambil adalah agar Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan berhak memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

Perjuangan Indonesia harus diperjuangkan atas dasar semboyan lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri. Hal tersebut tidak berarti bahwa Indonesia tidak akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional.

Perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, namun harus didasarkan juga pada realitas. Oleh karena itu, tidak dengan sendirinya Indonesia memilih antara dua aliran yang bertentangan karena betapapun besarnya simpati kepada aliran yang lebih dekat, Indonesia harus tetap memilih langkah sendiri dalam menghadapi persoalan kemerdekaannya.

Betapapun lemahnya bangsa Indonesia yang baru merdeka dibandingkan dengan dua raksasa yang bertentangan, yakni Amerika Serikat dan Soviet Rusia, menurut anggapan Pemerintah, Indonesia harus tetap mendasarkan perjuangannya atas adagium yang berarti percaya pada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan pada diri sendiri.

Dengan demikian, politik Republik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Garis politik yang dijalankan ditentukan oleh dua hal, yaitu tujuan Indonesia dan kedudukan Indonesia di tengah dunia internasional yang masih dikelilingi oleh negara-negara kapitalis. Garis politik tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negeri lain yang berdasarkan kepentingan negeri itu, sekalipun sama-sama berdiri pada pihak anti-imperialis.

Tujuan Indonesia adalah mencapai kemerdekaan Indonesia seluruhnya, maka segala siasat ke dalam dan ke luar disusun untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia itu. Republik Indonesia harus berjuang sebagai pelopor untuk Indonesia merdeka. Sikap Indonesia yang tidak memihak pada kubu manapun, baik Amerika maupun Rusia telah menjadi cikal bakal politik bebas aktif Indonesia.