Selamat Tahun Baru Imlek! Xin Nian Kuai Le! Gong Xi Fa Cai!

Pada tahun 2020 ini, tahun baru Imlek jatuh pada tanggal 25 Januari, atau kemarin. Perayaannya dilakukan begitu meriah dan mendapat banyak sorotan di media, baik media cetak dan juga televisi. Tapi sebelum bisa dirayakan begitu meriahnya, di Indonesia perayaan Imlek pernah dilarang oleh pemerintah yang berkuasa.

Kapankah itu terjadi?

Pelarangan perayaan Imlek pernah diterapkan di Indonesia. Ini terjadi ketika Soeharto berkuasa sebagai pejabat presiden Indonesia. Bermula dari ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina pada 6 Desember 1967.

Dalam Inpres itu, perayaan Imlek memang tidak benar-benar dilarang. Segala perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina hanya dibolehkan dilakukan di lingkungan rumah yang merayakan. Tidak diperkenankan dipertunjukkan di hadapan masyarakat luas. Dengan demikian, seluruh perayaan tradisi dan keagamaan Cina seperti perayaan Imlek, Cap Go Meh, tarian barongsai dan liong dilarang tampil secara terang-terangan.

Tidak hanya itu, dalam catatannya “Pasang Surut Tahun Baru Imlek” yang terbit di Harian Kompas edisi 8 Februari 2005, Tommy Su mencatat ada 21 peraturan bernada rasis yang dibuat pemerintah Orde Baru terhadap etnis Cina. Di antaranya adalah penutupan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Mandarin, pelarangan aksara Cina, serta pelenyapan lagu-lagu Mandarin dari radio.

“Dengan demikian ethnic cleansing atas Tionghoa tidak hanya dalam pengertian fisik, tetapi juga pemusnahan segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk kebudayaan dan tradisi agamanya,” tulis Tommy.

Dampaknya pun nyata. Tidak ada kemeriahan perayaan tahun baru Imlek ketika Orde Baru. Dikutip dari kompas.com, Harian Kompas edisi 1 Februari 1973 menuliskan, bahwa sebagian masyarakat keturunan Cina yang berumur di bawah 40 tahun sudah tidak merayakan Imlek. Generasi mudanya bahkan tidak mengetahui Imlek berlangsung apabila tidak diberitahu oleh orang yang lebih tua.

Kebijakan diskriminatif terus berlangsung semasa Soeharto berkuasa. “Akibat indoktrinasi yang dilakukan dengan sistematis tersebut, kebanyakan orang Tionghoa yang patuh pada politik pemerintahan Orde Baru, dengan sadar atau dengan tidak sadar, telah berusaha melupakan jati diri etnisnya sendiri, sehingga terjadilah autohypnotic amnesia,” ungkap James dalam artikelnya “Imlek 2000: Psikoterapi untuk Amnesia Etnis Tionghoa” dalam Majalah Tempo edisi 14 Februari 2000.

Orde Baru yang runtuh segera digantikan Reformasi mulai menunjukkan perubahan. Presiden B.J. Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang membatalkan aturan-aturan yang bersifat diskriminatif. Meski begitu, perayaan Imlek secara terbuka masih terhambat sebab Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 masih berlaku.

Baca Juga: Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998

Barulah semasa Presiden Abdurrahman Wahib, atau yang kerap pula disapa Gus Dur, perayaan Imlek secara terbuka dibolehkan kembali. Gus Dur mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000, yang isinya mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Sejak itulah, segala perayaan seputar kebudayaan Cina diperbolehkan kembali diadakan secara terbuka.

Apabila dihitung waktunya, pelarangan perayaan Imlek secara terbuka selama periode 1968-1999 ialah 32 tahun. Memang cukup lama. Rentang waktu yang sama dengan masa kekuasaan Orde Baru.