museumberjalan.idDarurat sipil yang santer terdengar beberapa hari terakhir, merupakan imbas daripada makin parahnya penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Meskipun pemberlakuannya masih simpang-siur, namun banyak pengamat kebijakan kurang menyetujui diterapkannya darurat sipil. Agaknya apa yang diputuskan pemerintah tentang darurat sipil dapat dikatakan mempunyai tujuan baik, yakni membatasi penyebaran lebih jauh daripada wabah COVID-19.

Karena ramai diperbincangkan oleh sebagian kalangan, menarik untuk mengulas mengenai asal mula dan latar belakang dari hadirnya peraturan Darurat Sipil.

Peraturan pemberlakuan Darurat Sipil sejatinya bersumber daripada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, yang dimana diterbitkan untuk menggantikan UU No.74 Tahun 1957, tentang keadaan bahaya. PP No.23 Tahun 1959 sendiri muncul setelah Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, termaktub sebuah pernyataan yang menjadi landasan daripada dikeluarkannya PP No.23 Tahun 1959. Pernyataan tersebut berbunyi:

“Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasaar 1945 yang disampaikan kepada segenap rkyat Indonesia dengan amanat Presiden pada 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaiman ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubungan dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri siding. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

 Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapa masyarakat yang adil dan makmur;….”.

Dengan demikian maka jelaslah bila dibuatnya PP No.23 Tahun 1959, yakni untuk memfasilitasi diberlakukannya kembali UUD 1945, yang sebelumnya digantikan oleh UUDS 1950. Selain itu, PP No.23 Tahun 1959, juga memuat poin tentang cara-cara mengatasi timbulnya pergolakkan sipil, yang dimana dalam UU No.74 Tahun 1957,  tidak memuat tata cara menghadapi situasi ancaman internal.

Poin yang teramat penting daripada PP No.23 Tahun 1959, termaktub dalam Bab I Peraturan Umum Pasal 1 ayat 1, yang berbunyi:

“Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer, atau keadaan perang, apabila:

  1. Keamanan atau ketertiban hokum diseluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan –kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secaara biasa;
  2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga:
  3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan  khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Dalam perjalanannya PP No.23 Tahun 1959, amat efektif bagi mengatasi pergolakan sosial dan juga mengatasi gerakan-gerakan separatis. Seperti tindak lanjut daripada pemberantasan simpatisan PKI, penumpasan DI/TII, hingga permasalahan OPM-GAM. Namun untuk masalah penindakan bencana alam maupun bencana lainnya, PP ini tidak terlalu efektif.

Kembali terhadap kasus pemberlakuan Darurat Sipil oleh Pemerintah hari ini, yang bisa dikatakan pemberlakuan darurat tersebut agaknya mesti diiringi dengan penjelasan mendalam, serta dengan menyertakan peraturan-peraturan pendukung guna menambah efektifitas bagi mengatasi wabah COVID-19.