Monumen Nasional atau Monas yang terletak di Jakarta sangat terkenal di seluruh Indonesia. Tugu setinggi 132 meter yang terletak di pusat Ibukota dan menjadi simbol kebanggaan dari masyarakatnya. Beberapa waktu lalu, Monas ramai diperbincangkan berkaitan dengan program revitalisasi yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Terdapat berbagai polemik yang mengiringi berjalannya program ini. Salah satunya izin revitalisasi yang belum turun alias ilegal. Dilansir dari tirto.id, proyek yang dikerjakan sejak November 2019 ini belum mengantongi izin sehingga harus dihentikan oleh DPRD DKI. Lalu, bagaimana, sih, ide awal dan proses pembangunan Monas?

Monumen Nasional. Sumber Foto: Kompas.

Apabila berbicara tentang ide dan penggagas dari Monas, salah satu nama yang akan muncul adalah presiden pertama RI, Ir. Sukarno. Dalam buku Tugu Nasional dan Soedarsono (1989) karya Solichin Salam disebutkan bahwa Sukarno ialah penggagas didirikannya sebuah monumen atau bangunan yang bertujuan untuk menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya.

Sukarno terinspirasi dari beberapa monumen-monumen yang ada di dunia. Salah satunya Menara Eiffel di Prancis. Gagasan ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan Panitia Tugu Nasional pada 17 September 1954 yang diketuai oleh Sarwoko Martokoesoemo yang tak lain merupakan adik dari Mr. Sartono. Dikutip dari asosiasimuseumindonesia.org, nama Sarwoko juga disebut sebagai salah satu penggagas lahirnya Monas.

Tugas dari Panitia Tugu Nasional ialah mengadakan sayembara untuk rancangan pembangunan Tugu Nasional pada 17 Februari 1955. Dilansir dari historia.id, Panitia Tugu Nasional menginginkan rancangan Tugu Nasional dapat merepresentasikan dinamika, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia.

Tugu tersebut juga harus menggambarkan semangat bangsa dan mampu bertahan selama berabad-abad. Karya yang masuk kemudian dinilai oleh para juri. Sukarno yang turun langsung sebagai ketua juri merasa kurang puas dengan karya-karya yang dihasilkan. Akhirnya, panitia pun membuka kembali sayembara pada 10 Mei 1960. Hasilnya tetaplah sama, tidak ada rancangan yang sesuai dengan kriteria panitia.

Sukarno pun memutuskan untuk menunjuk langsung dua arsitek ternama di era itu, yaitu Friedrich Silaban dan R. M. Soedarsono. Keduanya diminta untuk membuat rancangan dan mengajukannya ke panitia. Hasilnya pun kedua rancangan itu dianggap memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia.

Rancangan dari Silaban menarik perhatian Sukarno. Namun, ia meminta Silaban untuk memperkecil ukuran monumen agar sesuai dengan kondisi keuangan negara. Silaban menolak karena akan menghilangkan beberapa fungsi dari monumen tersebut dan meminta kepada Sukarno untuk mengundurkan pembangunan sampai kondisi ekonomi Indonesia lebih sehat., Sukarno pun beralih ke rancangan Soedarsono yang lebih mungkin untuk dilaksanakan.

Monas tempo dulu dan sekarang. Sumber Foto: Liputan 6

Setelah perancangan selesai, pemerintah segera mengumumkan dilaksanakannya pembangunan yang akan berjalan di Lapangan Merdeka pada bulan Agustus 1961. Pembangunan Monas menyebabkan Kantor Besar Kepolisian, Stadion Persija dan Kantor Telepon harus dipindahkan ke tempat lainnya.

Dilansir dari badansertifikasikadindkijakarta.or.id, pembangunan tugu monas dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada tahun 1961-1965. Tahap kedua pada tahun 1966-1968. Terakhir, tahap ketiga pada tahun 1969-1976.

Tahap pertama pembangunan diawali dengan peletakkan beton pertama sebagai pondasi bangunan, diikuti dengan dinding tugu dan obelisk. Tahap kedua pembangunan sempat terhenti karena adanya peristiwa G30S. Pembangunan baru dapat berjalan kembali pada tahun 1969.

Kemudian pada tahap akhir pembangunan, Monas sudah dirampungkan beserta dengan penambahan diorama pada museum sejarah yang berada pada cawan (lumpang). Selanjutnya Monas secara resmi dibuka untuk umum tanggal 12 Juli 1975 pada masa pemerintahan Suharto.

Pembangunan sebuah monumen atau tugu yang bertujuan sebagai simbol dari perjuangan kemerdekaan bangsa melalui proses yang cukup panjang. Ide dan gagasan akan hal ini sudah dimulai sejak pemerintahan Indonesia kembali ke Jakarta (setelah sebelumnya berada di Yogyakarta selama tiga tahun sejak 1946).

Pembentukan panitia, dua kali pengadaan sayembara, proses pembangunan hingga peresmian dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Sebuah waktu yang tidak sebentar untuk membuat sebuah monumen yang melambangkan segala aspek bangsa Indonesia yang diharapkan mampu bertahan selama berabad-abad.

Kontributor: M. Ismail Hanif