museumberjalan.id – Sukarno setelah tragedi 1965, telah kehilangan pamornya sebagai sosok pengayom bagi Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya putusan bahwa PKI merupakan partai terlarang, maka hilang sudah seluruh barisan pendukung cita-cita Sukarno dalam memajukan dan memperkuat Indonesia. Dengan tidak adanya dukungan kuat dari partai politik, maka hari bagi Sukarno untuk dimakzulkan akan segera tiba.

Pertanyaannya, bagaimana Sukarno diturunkan sebagai presiden Republik Indonesia?. Sebagai pendahuluan, akan dibahas mengenai bagaimana sosok Sukarno terbawa dalam peristiwa G30S 1965 (dalam versi Sukarno disebut Gestok, yang berarti Gerakan Satu Oktober).

Baca Juga: Suara Perempuan Korban Tragedi 65

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Historia.id yang merujuk pendapat Asvi Warman Adam, sejarawan dari LIPI, mengemukakan bila Sukarno dalam kejadian G30S memposisikan diri sebagai orang yang ikut dilibatkan dalam kejadian itu, dan bukan hanya Sukarno saja yang dilibatkan. Pihak-pihak seperti Angkatan Darat, Suharto dan juga intelejen asing juga secara tidak langsung ikut serta didalamnya.

Meskipun pandangan yang beredar dimasyarakat tentang hanya PKI saja pelakunya, namun bagi Sukarno terdapat bermacam-macam unsur yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Sukarno yang dijuluki Panglima Besar Revolusi yang bernafaskan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis), tentunya tidak ingin secara berlebihan condong ke salah satu poros, namun apa daya keadaan politik bisa menggiring Sukarno sekalipun.

Keadaan Sukarno setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mulai ditinggalkan pendukung-pendukungnya. Pembubaran KNIP dan pemberlakuan jabatan Presiden seumur hidup merupakan faktor penting mengapa Sukarno mulai tidak disukai. Dalam keadaan tersebut, bisa dikatakan hanya PKI yang tidak ikut meninggalkan Sukarno, sehingga tidak heran kemudian ada yang menjuluki PKI adalah anak emas dari Sukarno.

Didasari oleh semangat yang sama dalam proses menggelorakan Revolusi, menjadikan PKI dekat dengan Sukarno. Kedekatan dengan Sukarno membuat PKI percaya diri dan tak segan mencap siapa saja yang menentang mereka, juga ikut menentang Sukarno dan hendak memadamkan semangat revolusi yang tengah digaungkan Sukarno.

Kedudukan PKI yang dekat dengan pemerintah Sukarno, pada akhirnya dimanfaatkan oleh PKI untuk menyingkirkan satu persatu lawan politiknya. Dari partai dengan basis masa Islam hingga basis masa sosialis-nasionalis pun turut menjadi korban. Tujuan PKI untuk bisa menjadi partai tunggal di Indonesia pun masih terhambat dengan masih adanya basis netral yang kuat, yakni TNI, utamanya dari barisan Angkatan Darat.

Selain PKI tentunya, TNI sebagai pelindung kedaulatan Republik Indonesia juga berada dalam barisan pendukung Sukarno sebagai presiden. Namun tidak semua pihak dalam tubuh TNI setuju dengan cara-cara yang diarahkan oleh Sukarno, sehingga didalam tubuh TNI terdapat fraksi pro dan kontra Sukarno.

Konflik kepentingan antara PKI, TNI (Angkatan Darat), dan ditambah intelejen asing yang ikut serta, akhirnya berpuncak pada timbulnya peristiwa G30S yang dilakukan oleh PKI sebagai pelaku utama. Peristiwa G30S yang menyebabkan terbunuhnya 7 petinggi TNI dari Angkatan Darat, mengakibatkan PKI beserta simpatisannya dijadikan sebagai musuh bersama, baik dari TNI, ormas Islam, dan juga kalangan masa lainnnya.

Dengan adanya tindak main hakim sendiri oleh lawan-lawan PKI yang telah tersingkir dan Angkatan Darat, membuat keadaan kian mencekam. Terlebih bagi Sukarno tekanan-tekanan datang dari berbagai kalangan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kemudian Sukarno menerbitkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan mengamanahkan Suharto untuk melakukan tindakan yang seperlunya dalam pengamanan.

Terlepas dari kontroversi Supersemar, Supersemar sendiri merupakan awal dari fase kejatuhan Sukarno sebagai penguasa, yang kemudian secara bertahap kekuasaan kemudian diambil alih oleh Suharto. Dalam artikel yang dimuat dalam republika.co.id pada 13 Maret 2017, sejak dikeluarkannya Supersemar, Sukarno mengalami banyak tuntutan terkait dengan pengadilan para pelaku G30S dan berujung tuntutan hukum.

Tuntutan hukum kepada Sukarno pun dijatuhkan pada 7 Maret 1967, dalam sidang Istimewa MPRS. Dalam sidang istimewa tersebut dihasilkan 26 Ketetapan. Poin utama dari ketetapan tersebut ialah pencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Sukarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden hingga dilaksanakannya pemilu.

Dengan kejadian tersebut, secara resmi Sukarno turun dari kursi keperesidenan. Hingga akhir hayatnya demi menghindari adanya bentrokan antara rakyat pendukung dirinya, maka Sukarno pun diamankan oleh pemerintahan Suharto di wisma Yaso.