museumberjalan.id – Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan “66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia)”. TRITURA berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Tuntutan pembubaran PKI dilakukan karena PKI telah mendalangi dan menggerakkan G 30 S. Tuntutan perombakan Kabinet Dwikora disebabkan terdapat menteri-menteri dalam Kabinet tersebut yang merupakan anggota PKI.  Kemudian adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan harga-harga terutama kebutuhan pokok melonjak sehingga tidak terjangkau untuk dibeli oleh sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan buku berjudul Sejarah Lahirnya Orde Baru, Hasil, dan  Tantangannya, aksi-aksi TRITURA semakin hari semakin radikal disebabkan sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi TRITURA, terutama mengenai pembubaran PKI.

Akibatnya situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terkendali. Dalam keadaan yang demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Perlu dicatat pula bahwa pada saat berlangsungnya Sidang Kabinet Dwikora tanggal 11 Maret 1966, di sekitar Istana Jakarta telah berkeliaran sejumlah tentara yang bersenjata tetapi tidak mempunyai identitas. Akibatnya Sidang Kabinet tidak dapat dilanjutkan dan kejadian itu dikatakan sebagai penyebab khusus lahirnya Surat Perintah 11 Maret.

Dengan bersenjatakan Surat Perintah 11 Maret, maka Pengemban Supersemar telah membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Selanjutnya telah dilakukan pula penangkapan/penahanan terhadap beberapa orang menteri yang terindikasi terlibat dalam G 30 S/PKI.

Dalam Sidang Umum ke-IV MPR bulan Juli 1966, Surat Perintah 11 Maret dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS Nomor IX. Dalam sidang itu juga, diputuskan pembentukan Kabinet AMPERA untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan. Pembentukan Kabinet AMPERA ini tertuang dalam TAP MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 yang mana salah satu programnya adalah perbaikan kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan.

Meskipun PKI telah dibubarkan, serta Kabinet Dwikora telah diganti dengan Kabinet AMPERA, namun ternyata aksi-aksi dari Angkatan 66 tetap dilancarkan. Terdapat sebab-sebab obyektif mengapa aksi tersebut tetap dilancarkan.

Berdasarkan surat perintah Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto tanggal 14 Maret 1966 dapat disimpulkan bahwa Presiden Soekarno telah menegur Pengemban Surat Perintah 11 Maret yang telah membubarkan PKI. Presiden Soekarno menghendaki dalam surat tersebut agar penggunaan Surat Perintah 11 Maret hanya mengenai pelaksanaan keputusan di luar bidang teknis.

Selain itu, di bidang kekuasaan eksekutif telah terjadi dualisme kekuasaan antara Presiden Soekarno di satu pihak dengan Soeharto di pihak lain. Dualisme kekuasaan eksekutif dengan segala akibatnya pada saat itu dikenal dengan istilah konflik situasi. Konflik situasi ini menjadi sumber instabilitas nasional sehingga perlu diakhiri secara konstitusional. Dalam hubungannya dengan hal tersebut,  maka aksi-aksi dilancarkan guna mempercepat pengakhiran konflik situasi.

Hal lain yang menyebabkan dilanjutkannya aksi-aksi mahasiswa dan pelajar setelah tanggal 11 Maret 1966, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban Presiden Soekarno di depan Sidang Umum MPRS ke-IV pada bulan Juni 1966 yang dinamakan NAWAKSARA.

Baca Juga: Bagaimana Soekarno Diturunkan Sebagai Presiden?

Pertanggungjawaban tersebut tidak memenuhi harapan MPRS yang menghendaki keterangan dan kejelasan tentang kebijaksanaan Presiden mengenai peristiwa G 30 S/PKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak. Dengan demikian telah timbul konflik antara Presiden/Mandataris MPRS dengan Lembaga tertinggi MPRS.

Sebagai hasil dari keadaan negara yang darurat, maka tertanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/66, yaitu Jenderal TNI Soeharto. Keputusan Presiden itu merupakan keputusan yang bijaksana dan menunjukkan sikap kenegarawan beliau pada masa-masa akhir kekuasaannya yang secara konstitusional masih beliau miliki.

Rentetan peristiwa selanjutnya adalah berlangsungnya Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret 1967 yang mana Jenderal Soeharto telah diangkat selaku pejabat Presiden berdasarkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Dengan hancurnya PKI dan lemahnya partai-partai lain serta jatuhnya Soekarno sebagai Presiden, maka Soeharto yang mendapat dukungan dari ABRI dan generasi muda tampil memimpin negara Republik Indonesia.