Dengan diakuinya kedaulatan negara RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dan berlakunya UUDS 1950, mulailah bangsa Indonesia memasuki suatu periode/masa yang dikenal sebagai Periode Demokrasi Liberal (Redi Rachmat, dkk, 1992: 1).

Periode ini didasarkan pada Demokrasi Parlementer sehingga partai-partailah yang berkuasa dan menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden tetapi kepada parlemen. Jadi negara dalam sistem demokrasi parlementer ini dalam praktiknya adalah negara yang dikuasai partai-partai politik.

Baca Juga: Bagaimana Pertempuran Ambarawa Terjadi?

Kondisi tersebut memunculkan beberapa permasalahan, antara lain tidak adanya stabilitas politik karena masing-masing golongan dan partai mengutamakan kepentingan sendiri. Hal itu menyebabkan usaha untuk menata kehidupan bernegara mendapat banyak hambatan. Padahal tidak sedikit yang harus dilakukan dan dibenahi pada masa pasca perang kemerdekaan dan dalam usaha mengisi kemerdekaan.

Di Indonesia Timur, pembangunan daerah yang didambakan masyarakat umum kandas karena tidak ada dana dan rencana yang tepat. Perbandingan kekuatan-kekuatan politik antara daerah dan pusat jauh berbeda. Proklamasi PRRI yang diumumkan di Padang rupanya mendapat sambutan dari Indonesia bagian Timur (Marwati Djoened Poesponegoro, 2008: 376). Hal itu mendorong munculnya peristiwa Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi.

Permesta merupakan akibat kesenjangan antara para panglima di daerah-daerah dan pimpinan mereka di Jakarta. Masalah Permesta adalah ungkapan dari ketegangan-ketegangan dalam struktur politik, khususnya militer dalam kurun waktu 1945-1966. Sekelompok perwira muda yang merasa prihatin dengan arah gejala kebijakan pemerintah dalam masalah-masalah politik dan ekonomi, atas inisiatif masing-masing mengambali langkah-langkah konkret.

Ketika mengumandangkan Permesta pada tanggal 2 Maret 1957, H. N. Sumual (Panglima Tentara dan Teritorium VII/Wirabuana) ketika itu menekankan bahwa Permesta tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia. Munculnya Permesta memperlihatkan adanya suatu gagasan orisinal mengenai pembangunan nasional yang dilandasi semangat perjuangan.

Dalam Piagam Perjuangan Semesta terdapat tuntutan mengenai perubahan sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal itu disebabkan terdapat  kelemahan dalam sistem pemerintahan pusat, yaitu “sentralisme yang statis formal” sehingga menyebabkan terjadinya birokrasi, korupsi, dan stagnasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, dituntut adanya kabinet presidensial, sebuah “Senat” atau “Majelis Tinggi” disamping DPR, serta desakan agar Hatta turut memimpin Dewan Nasional yang sedang direncanakan Bung Karno.

Selain itu, dalam Piagam Permesta,  sistem otonomi daerah sangat ditekankan yang mana perdagangan hasil produksi daerah dilakukan melalui sistem barter dengan perbandingan pembagian 70 % untuk daerah dan 30 % untuk pusat.

Dalam cara perjuangan Permesta, para penguasa resmi tetap berfungsi, yaitu pihak militer dan pemerintah daerah, serta bekerja sama dalam bentuk pemerintah militer yang dipimpin seorang panglima. Masyarakat juga dilibatkan melalui Konsentrasi Tenaga.

Kemudian diusahakan kongres pemuka-pemuka pemerintah dan masyarakat di wilayah Indonesia Timur yang dinamakan Kongres Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, upaya perundingan dengan pihak pusat tetap dilaksanakan seperti yang dilakukan sebelumnya oleh pihak militer, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hanya saja upaya itu dipusatkan melalui pemerintahan militer.

Dalam upaya menyukseskan perjuangan Permesta, dianggap sangat perlu agar keutuhan wilayah komando Wirabuana tetap dipertahankan. Akan tetapi, Permesta menganjurkan agar pemerintah daerah Indonesia Timur yang terdiri atas empat provinsi itu diberi otonomi yang bertingkat (Irian Barat masih dalam tangan Belanda). Bagi Permesta, otonomi bukan sekedar pembagian wewenang pemerintah daerah. “Otonomi berarti agar kita menyadari identitas atau kepribadian kita”, kata M. Saleh Lahade.

Kepribadian atau identitas daerah itu merupakan potensi yang bisa dipakai untuk merealisasikan pembangunan sebab akan membangun motivasi rakyat untuk berpartisipasi atau autoaktivitas. Autoaktivitas mengandung arti partisipasi rakyat, dan partisipasi rakyat tidak mungkin tercapai bila sistem budaya rakyat yang bersangkutan tidak dihiraukan. Ini menyangkut harga diri manusia, yaitu manusia yang berhasil.

Bagi Permesta, masalah harkat manusia inilah yang utama, dan diungkapkan dalam istilah “otonomi” tersebut, bukan semata-mata soal anggaran, barter, atau administrasi pemerintah saja.