“…. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk!

Rumah ane kebakaran gare-gare kompor mleduk!

Ane jadi gemeteran,wara-wiri keserimpet

Rumah ane kebanjiran gara-gara got mampet ….”

Sepotong bait pada lagu gubahan Benyamin Syu’eb yang berjudul Kompor Mleduk, menggambarkan bahwa banjir Jakarta selain merupakan fenomena alam, juga merupakan fenomena sosial yang tak terpisahkan. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Kompeni, hingga masa kemerdekaan sampai sekarang, banjir Jakarta memang sukar untuk diatasi. Meskipun begitu, banjir nyatanya juga mempengaruhi perkembangan sudut pandang warga Jakarta.

Banjir di Jakarta. Sumber Foto: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Pada kesempatan kali ini, menarik di bahas mengenai bagaimana perkembangan warga Jakarta mengenai banjir?. Sebelum masuk pada perkembangan sudut pandang warga, ada baiknya kita melihat kembali posisi Jakarta dalam peta geografi pulau Jawa.

Dalam disertasi Restu Gunawan yang berjudul Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta Tahun 1911-1985, disebutkan bila Jakarta terbentuk dari timbunan endapan tanah dari aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke laut Jawa. Aliran air tersebut diperkirakan bersumber dari barisan pegunungan Gede-Pangrango yang berjajar dari Timur ke Barat di Selatan Jakarta.

Sementara itu wilayah Indonesia yang beriklim tropis mengakibatkan curah hujan yang cenderung tinggi setiap tahunnya. Kejadian ini kemudian menyebabkan aliran air dari pegunungan dan dataran tinggi melimpah dan menyebabkan banjir pada wilayah hilir. Mengingat banjir merupakan hal tak dapat dipisahkan dari Jakarta sedari awal, maka respon masyarakat pun beragam dan terus berubah.

Tercatat dari jaman kerajaan, kolonial hingga era republik, pandangan masyarakat melihat banjir di Jakarta terus berubah. Merujuk artikel yang diterbitkan tirto.id pada 19 November 2018 oleh Iswara N Raditya, pandangan masyarakat terhadap banjir dikaitkan dengan marahnya sang Hyang Widhi yang bersemayam di pegunungan. Mereka beranggapan bila peristiwa tersebut disebabkan karena kelalaian mereka dalam mengemban kebajikan dan lalai memberikan sesajian.

Masyarakat pada jaman kerajaan bukannya tanpa usaha mengatasi banjir, namun teknologi yang masih sederhana membuat banjir sulit dibendung. Pada masa Tarumanegara telah dilakukan usaha dengan membangun kanal-kanal untuk memecah aliran sungai, namun belum berhasil mengatasi banjir.

Memasuki masa kolonial Belanda, banjir masih terus terjadi hingga menyebabkan pos dagang di pesisir utara Jakarta terendam banjir. Atas kejadian tersebut, kolonial Belanda mulai membangun kanal-kanal di beberapa tempat sepanjang aliran sungai menuju laut Jawa. Bermulanya pemerintahan kolonial Belanda yang terstruktur kemudian menjadikan wacana pengentasan banjir sebagai salah satu agendanya.

Selain membangun kanal-kanal, pemerintah kolonial juga membangun bendungan-bendungan, salah satu bendungan yang terkenal untuk mengendalikan banjir Jakarta adalah bendungan Katulampa. Tidak hanya sebagai pengendali banjir, bendungan tersebut dipergunakan untuk mengairi sawah-sawah dan perkebunan milik pemerintah kolonial dan beberapa area pribumi.

Oleh sebagian masyarakat pribumi, cara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam mengatasi banjir membuat dampak yang positif, terutama bagi lahan pertanian. Sementara sebagian yang lain menganggap cara tersebut menyebabkan mereka kehilangan tanahnya, baik diambil secara paksa maupun dibeli. Setidaknya apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dapat mengurangi dampak banjir hingga masa-masa awal berdirinya republik Indonesia.

Jakarta sejak dimulainya era Republik telah bertransformasi menjadi kota berkembang yang penuh dengan arus urbanisasi. Hal ini kemudian menyebabkan lahan terbuka kian menyempit dan berkurangnya wilayah serapan banjir. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jakarta sedari awal sudah melakukan tindakan pencegahan terhadap banjir, namun hal tersebut hanya dapat mengurangi intensitas bukan menghentikan.

Sementara itu pandangan masyarakat terhadap banjir pun berubah hingga sekarang. Banjir bukan saja dianggap sebagai bencana musiman Jakarta, namun banjir juga merupakan ajang penerapan politik praktis. Terutama bagi para calon wakil rakyat, banjir menjadi ajang tebar pesona pada saat mendekati pemilu.