museumberjalan.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri, memperingati Hari Bhayangkara setiap tanggal 1 Juli. Tradisi ini berawal dari tahun 1946. Banyak yang mengira bahwa Hari Bhayangkara merupakan hari jadi Polri. Benarkah seperti itu? Untuk menjawabnya, simaklah riwayat sejarah lembaga kepolisian di negeri ini.

Dilansir dari laman resmi Polri, nama Bhayangkara diambil dari pasukan khusus Majapahit yang bertugas untuk melindungi raja dan keamanan kerajaan.

Lompat ke masa kolonial Belanda di tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang dari kalangan Bumiputra untuk menjaga keamanan mereka. Sejak saat itu dibentuk pasukan keamanan yang anggotanya diambil dari orang-orang Bumiputra yang dipekerjakan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda, dikutip dari Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan karya Marieke Bloembergen (2011).

Di masa itu, pasukan keamanan terdiri dari beberapa macam, seperti Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands Politie (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian),dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja). Kewenangan untuk menjalankan tugas kepolisian dipegang oleh Residen yang turut dibantu oleh asistennya, dan dipertanggungjawabkan terhadap procureur general atau jaksa agung.

Pada masa kolonial itu, diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Eropa dan kalangan Bumiputra. Jabatan-jabatan tinggi, yakni hoofd agent atau bintara, inspecteur van politie, dan commisaris van politie tidak diperkenankan untuk diduduki oleh anggota dari kalangan Bumiputra. Hanya jabatan mantri polisi dan wedana polisi yang boleh diemban oleh polisi Bumiputra.

Bentuk kepolisian Hindia Belanda yang lebih modern dibentuk pada periode 1897-1920. Bentuk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia kelak.

Polisi pada masa kolonial Hindia-Belanda. Sumber Foto: KITLV

Peraturan mengenai jabatan-jabatan tinggi yang awalnya tidak diperkenankan diduduki oleh polisi Bumiputra mulai dilonggarkan. Pada akhir 1920-an, para putra pejabat dari kalangan Bumiputra diperbolehkan untuk menduduki jabatan-jabatan itu.

Memasuki zaman pendudukan Jepang, kepolisian dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah kerja. Kepolisian Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi. Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Kepolisian wilayah Indonesia timur berpusat di Makassar.

Setiap kantor polisi tersebut dipimpin oleh polisi Bumiputra. Dalam praktiknya, terdapat pendamping dari pejabat Jepang yang lebih berkuasa dari kepala polisi daerah tersebut.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kepolisian yang ada secara otomatis menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Resminya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

Di sisi yang lain, Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 membentuk Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang dilanda kelelahan akibat perang yang berkepanjangan.

Polisi Indonesia. Sumber Foto : Antara

Kemudian pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara, seperti dikutip dari Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 1942-1998 (1982) yang disusun Marwati Djoened Poesponegoro dan kawan-kawan.

Menurut Awaloedin Djamin dalam Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia (2007), pada mulanya secara administrasi kepolisian berada dalam naungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara. Mengenai tanggung jawab tugas lapangan, Jaksa Agung menjadi tujuan pertanggungjawaban kepolisian.

Lalu pada tanggal 1 Juli 1946, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. Isinya adalah Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab kepada Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Dengan demikian, kepolisian tidak lagi bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri. Tanggal 1 Juli inilah yang diperingati Hari Bhayangkara.