museumberjalan.id – Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan kekuasaan asing yang mengancam kebebasan dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka.

Sementara pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang belum selesai, telah datang pasukan Sekutu yang dibarengi pula oleh NICA dan berusaha membantu mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Akibatnya muncul berbagai perlawanan di berbagai daerah sehingga memicu terjadinya pertempuran dalam skala besar.

Hal ini disebabkan pada akhir November 1946, pasukan Sekutu meninggalkan Indonesia dan menyerahkan tanggung jawab atas wilayah yang telah direbutkan kepada Belanda sehingga semakin terlihat jelas maksud Belanda untuk menjajah Indonesia kembali sebagai realisasi dari Civil Affairs Agreement.

Sebelumnya atas inisiatif Inggris, diadakan perundingan antara RI, Belanda, dan Inggris pada tahun 1946 yang mengawali perjuangan diplomasi bangsa Indonesia guna mempertahankan kedaulatan dari ancaman kembalinya penjajahan Belanda di Indonesia. Dari perundingan tersebut lahirlah perjanjian yang dinamakan perjanjian Linggajati (1947) dan perjanjian Renville (1948).

Baca Juga: Jalan Panjang Menuju 27 Desember 1949

Semakin gentingnya keadaan memaksa Ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 sehingga Kota Yogyakarta bukan hanya memiliki nilai militer seperti konsepsi Sekutu, namun juga memiliki nilai politis.

Menghadapi kebijakan pemerintah parlementer yang mulai melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi, maka timbul berbagai pertentangan antara pemerintah dengan oposisi yang mencapai puncaknya pada peristiwa 3 Juli 1946, di mana terjadi usaha pengambilalihan kekuasaan oleh golongan yang dipimpin Tan Malaka.

Sikap mengalah yang ditunjukkan oleh pihak Republik melalui berbagai perundingan ternyata dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk mengajukan tuntutan-tuntutan baru. Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Belanda ternyata hanya merupakan tipu muslihat yang digunakan untuk mempersiapkan dan memperkuat pasukannya guna menyerang pihak Republik

Hal ini dibuktikan ketika Van Mook diberi kekuasaan dari Den Haag untuk bertindak dan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Aksi ini disebut aksi “polisionil” terhadap pemulihan keamanan dan ketertiban karena pada saat itu pemerintah RI dianggap lemas mengatasi keamanan. Maksud tersebut ditujukan Belanda demi kepentingannya merusak citra pemerintah Republik agar dunia menganggap bahwa pemerintah RI tidak berhasil menjaga keamanan dan ketertiban.

Pada saat itu muncul pula perbedaan pendapat mengenai cara perjuangan menghadapi agresi Belanda. Pihak militer (TNI) menghendaki agar Soekarno-Hatta bersama TNI melaksanakan perang gerilya sehingga corak perlawanan menjadi perjuangan bersenjata. Akan tetapi, usul tersebut ditolak Soekarno karena jika dirinya dan Bung Hatta ikut bergerilya akan semakin membuat tentara membabi-buta.

Akhirnya dibuatlah keputusan bahwa kabinet tetap tinggal di Yogyakarta hingga Soekarno dan Hatta betul-betul ditangkap pihak Belanda, sedangkan pihak TNI tetap bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Pembatalan sepihak Perjanjian Renville oleh Belanda menjadi pelanggaran Belanda yang kedua kalinya terhadap perjanjian gencatan senjata yang disebut Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948.

Aksi Belanda ini membuatnya menjadi bulan-bulanan dunia internasional, bahkan BFO yang digunakan sebagai alat untuk memecah persatuan RI justru beralih mendukung RI. Demikian juga AS menjadi marah dan berpihak di belakang RI serta mengancam bahwa mereka akan mencabut bantuan Marshall Plan terhadap Belanda.

Berdasarkan pengalaman Agresi Militer Belanda I, pihak militer melakukan perubahan taktik, di mana yang awalnya konsepsi militer yang digunakan adalah pertahanan linier, kini diganti dengan konsepsi perlawanan gerilya semesta. Sehubungan dengan itu, Jenderal A. H. Nasution diperintahkan untuk mengolah dan menyusun kembali konsep awal Perintah Siasat sehingga keluarlah Perintah Siasat No. 1 pada tanggal 12 Juni 1948.

Dalam upaya merealisasikan perintah siasat tersebut, maka setelah Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II, Panglima Besar Jenderal Soedirman kemudian mengeluarkan Perintah Kilat dan segera Kolonel Bambang Soegeng memerintahkan Komandan Wehrkreise I, II, dan III di Jawa Tengah untuk melakukan serangan-serangan guna memperkuat kedudukan TNI dalam perang gerilya.

Werkreise II yang lingkungan operasionalnya meliputi daerah Yogyakarta dan sekitarnya sangat mendukung perang gerilya rakyat semesta seperti yang telah digariskan dalam Perintah Siasat No. 1. Dalam mewujudkan kekuatan perjuangan yang diperlukan, Letkol Soeharto mendapat dukungan sepenuhnya dari Sri Sultan Hamengkoe Boewono IX selaku kepala daerah yang merupakan figur pejuar di daerahnya.

Sri Sultan Hamengkoe Boewono IX telah berhasil menggerakkan rakyat Yogyakarta untuk memberi dukungan kepada TNI, khususunya kepada Wehrkreise III dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai dengan ditariknya Belanda dari Yogyakarta. Dengan dukungan rakyat dan para Pamong Praja di seluruh Kabupaten DIY, Letkol Soeharto segera mengonsolidasikan pasukan dan menyusun satuan-satuannya dalam sektor-sektor gerilya.

Setelah itu, dimulailah serangan umum terhadap Kota Yogyakarta, di mana serangan pertama dilakukan pada tanggal 29 Desember 1948, kemudian disusul serangan berikutnya pada tanggal 9 Januari 1948, 16 Januari 1949, 4 Februari 1949, dan mencapai puncaknya pada Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

Serangan Umum

Serangan Umum 1 Maret 1949 telah berhasil memberi dukungan kuat pada perjuangan diplomasi RI di forum PBB dan membantah propaganda Belanda yang menyatakan bahwa TNI telah dipatahkan perlawanannya, terutama pada saat Agresi Militer Belanda 1.

Di dalam negeri, Serangan Umum 1 Maret telah memberikan dampak positif, antara lain menguatkan kedudukan RI di bidang politik meningkatkan kemampuan dalam mengorganisasikan perlawanan rakyat secara total, dan telah berhasil memulihkan kepercayaan rakyat akan kemampuan TNI.

Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan pada siang hari telah memberikan dampak politik yang dapat digunakan oleh perwakilan Indonesia yang berjuang melalui jalur diplomasi guna menyanggah atau membantah keterangan wakil Belanda yang mengatakan bahwa pihak RI telah melakukan serangan-serangan umum pada malam hari yang dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah gencatan senjata.

Kemampuan TNI serta para pejuang lainnya untuk menduduki ibu kota Yogyakarta dalam waktu singkat sangat berarti untuk mempengaruhi opini internasional bahwa kekuatan TNI telah dipatahkan dan pihak RI tidak mampu menjaga sendiri keamanan wilayahnya.

Hal ini akan membuka mata dunia jika mereka mengetahui bahwa pasukan yang dikerahkan dalam serangan tersebut tidaklah berjumlah sedikit, melainkan mencapai 2000-3000 pasukan dan menandakan bahwa komandan pasukan di daerah menguasai seluruh prajurit yang berada di daerahnya yang dapat dikerahkan setiap waktu sesuai kehendaknya.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa organisasi, disiplin, semangat tempur, serta moril pasukan masih tinggi. RI mendapat dukungan internasional yang cukup besar semenjak Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II karena pihak Belanda tidak menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta agar permusuhan dan pertempuran antara RI dan Belanda harus segera dihentikan, para pemimpin RI harus segera dibebaskan tanpa syarat, dan pemerintah RI harus dikembalikan ke Yogya.

Serangan Umum 1 Maret 1949 telah menarik perhatian dunia untuk berbalik mendukung RI dan memperkuat kedudukannya dalam perundingan selanjutnya dengan pihak Belanda.

Banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ini, terutama dalam hal menumbuhkan semangat nasional di kalangan generasi muda Indonesia. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 mengajarkan bangsa Indonesia saat ini untuk setia dan konsisten dalam perjuangan sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Sikap setia dan konsisten ini ditunjukkan oleh kedua tokoh yang berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu Sri Sultan Hamengkoe Boewono IX sebagai pimpinan sipil dan Letkol Soeharto sebagai pimpinan militer. Koordinasi yang harmonis antara kedua tokoh tersebut telah membawa keberhasilan dalam upaya mempertahankan keutuhan RI melalui Serangan Umum 1 Maret 1949.

Masing-masing menyadari akan perlunya bantuan dari pihak lain sehingga lahirlah suatu wibawa yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan militer di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Serangan Umum 1 Maret 1949 sehingga tercapai hasil yang maksimal dalam mendorong perwujudan dan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda berdasarkan keputusan sidang PBB.

Sri Sultan Hamengkoe Boewono merupakan patriot sejati karena telah berhasil mengolah berbagai bujukan dan janji kebesaran yang hendak diberikan Belanda selaku musuh kepada beliau. Tawaran-tawaran menggiurkan yang diberikan kepadanya tidak lantas membuat Sri Sultan Hamengkoe Boewono IX berpaling untuk memihak RI. Demikan juga berbagai ancaman akan serangan terhadap keraton tidak mudah mengubah pendirian beliau.

Beliau lebih memilih hancur dengan keratonnya dibandingkan harus berkompromi dengan musuh negaranya. Begitupun dengan Letkol Soeharto sebagai sosok pendiam, penuh perhitungan, dan sabar, namun dia akan bersikap tegas, keras, dan penuh tanggung jawab ketika berhadapan dengan lawannya.

Kedua tokoh itu patut dijadikan teladan oleh generasi muda Indonesia saat ini, di mana semangat nasionalisme yang tinggi dimiliki keduanya guna berjuang mempertahankan keutuhan negaranya.

Bukan hanya itu, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 telah mengajarkan bangsa Indonesia saat ini akan pentingnya persatuan yang tercermin dari persatuan serta kesatuan TNI dengan rakyat. Tanpa bantuan rakyat, TNI tidak dapat melaksanakan tugasnya. Begitu pula sebaliknya, tanpa TNI, serdadu-serdadu Belanda akan sangat leluasa  melebarkan sayapnya untuk kembali menjajah Indonesia.