museumberjalan.id – 22 Juni lalu Jakarta baru saja meneguhkan eksistensinya dalam usia 493 tahun. Meski terus digerus usia, Jakarta tetap memiliki pesona lain yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya kaum urban. Jakarta kini bukan sebatas kota yang hadir sebagai ibu kota negeri ini. Lebih luas lagi, secara administratif Jakarta merupakan sebuah provinsi dengan sejumlah kota-kota administratif yang menjadi cakupan wilayahnya.

Terlepas dari perubahan status Jakarta dari kota menjadi provinsi, ada hal lain yang menarik ketika membahas wilayah modern ini. Berbicara mengenai Jakarta tentu tidak akan terlepas dari kedudukannya sebagai ibu kota RI dan perannya sejak masa penjajahan dulu.

Semasa penjajahan Jakarta tumbuh sebagai wilayah potensial hingga kemudian berdiri tegak sebagai pusat pemerintahan sejak masa Hindia Belanda silam. Meski begitu, uraian dalam tulisan ini tentu tidak akan menjabarkan tumbuh-kembang Jakarta dari masa ke masa sebab membicarakan hal tersebut tentu butuh kisah tersendiri dengan segala permasalahan dan keunikan Jakarta di dalamnya.

Melalui tulisan ini pembaca akan disuguhkan kisah menarik mengenai Jakarta pada periode revolusi kemerdekaan (1945–1949). Semua tentu sudah tahu bahwa Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Kemudian yang menjadi menarik adalah tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali dihadapkan dengan kedatangan “tamu tak diundang”––Sekutu yang diboncengi oleh NICA––beberapa waktu kemudian.

Tentu saja Jakarta dalam hal ini menjadi lokasi utama kedatangan Sekutu kala itu. Belum genap sebulan merdeka, Indonesia dihadapkan kembali pada situasi tegang ketika rombongan pertama pasukan Inggris dan Belanda tiba pada 8 September 1945.

Rombongan pasukan tersebut ditugaskan untuk membuat laporan mengenai situasi sebelum pasukan pendudukan yang formal tiba. Tak lama sejak itu, tiba armada kapal Inggris dan Belanda di Jakarta di bawah komando Rear-Admiral (Laksamana Muda) W. R. Patterson.

Saat itu Jakarta menjadi wilayah yang memungkinkan untuk diduduki tentara Inggris dan sebagai pangakalan darat untuk mengoordinasikan APWI (Allied Prisoners of War and Internees) dan pemulangan tentara Jepang.

Kedatangan Tentara Inggris di Jakarta. Sumber Foto: @potretlawas

Berada dalam kepungan Sekutu, Jakarta menghadapi situasi penuh tegang. Inggris kala itu melakukan penyisiran ke wilayah-wilayah permukiman penduduk Jakarta dan menangkap sejumlah pemuda. Tak hanya itu, tentara Inggris menguasai gedung-gedung pemerintah RI, termasuk pos-pos keamanan polisi. Bahkan Inggris saat itu hendak menghapus angkatan kepolisian Indonesia.

Untuk melancarkan aksinya tersebut Inggris menawarkan dua opsi kepada Suwirjo, selaku Wali Kota Jakarta. Pertama, masuk penjara; kedua, menjadi anggota kepolisian internasional yang baru di bawah Inggris. Menanggapi hal tersebut, Suwirjo menyatakan bahwa Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tidak akan mungkin beroperasi tanpa adanya peran kepolisian.

Tanggapan tersebut dijawab Inggris dengan membentuk suatu kesatuan civil police (polisi sipil) yang terdiri atas korps-korps Indonesia, Belanda, dan Inggris secara terpisah dan dipimpin oleh komandannya masing-masing.

Tindakan Inggris tersebut membuat Pemerintah Nasional Kota Jakarta harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Inggris. Sejumlah syarat tersebut antara lain seluruh kekuasaan polisi sipil, pekerjaan umum––termasuk Dinas Teknik Kotapraja­––berada di bawah monitor Inggris.

Menyadari situasi dan keadaan semakin kalut, Pemerintahan Nasional Kota Jakarta terpaksa berkoordinasi dengan Pemerintahan Militer Sekutu dalam menyelenggarakan pemerintahan di Jakarta. Alasan Suwirjo menyetujui hal tersebut ialah agar penyelengaraan pemerintahan berjalan dengan lancar dan kondusif.

Tindak lanjut atas hal ini yakni dengan dibentuknya suatu pantia penghubung (Contact Committee) pada 21 November 1945 yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dan Pemerintahan Militer Sekutu.

Pada Desember 1945 Inggris menetapkan Jakarta sebagai daerah pusat kekuatan militer. Mengikuti istilah yang digunakan Robert B. Cribb dalam bukunya yang berjudul Gejolak Revolusi di Jakarta 1945–1949, operasi “pounce” lekat dengan Inggris saat itu.

Operasi pounce menjadi langkah yang dilakukan Inggris dalam menaklukan Jakarta. Melalui operasi pounce ini, pada 27 Desember 1945 Inggris membentuk lingkaran penjagaan di sekitaran Kota Jakarta dan menduduki gedung-gedung pemerintahan.

Awalnya operasi pounce dilakukan bertujuan untuk mengembalikan suasana tertib di Jakarta. Namun, dalam pelaksanaannya operasi tersebut justru cenderung kepada upaya untuk mengambil alih isi Kota Jakarta untuk berada dalam genggaman Sekutu. Berbagai cara dalam rangka pengambilalihan yang dilakukan melalui operasi pounce ini secara resmi diawasi oleh Inggris.

Dalam perkembangannya, Jakarta sepenuhnya menjadi daerah pendudukan Sekutu. Tindakan tersebut berimplikasi pada pemindahan sementara pusat pemerintahan ke Yogyakarta. Meski demikian, Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tetap menyelenggarakan pemerintahannya di Balai Agung (kini Balai Kota) yang secara simbolis tetap mengibarkan bendera Merah Putih di halamannya.

Selama Inggris berada di Jakarta, Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tidak memiliki kekuatan senjata hingga November 1946. Hal ini yang kemudian membuat Pemerintahan Nasional Kota Jakarta bergantung pada perlindungan Inggris.

Bagi Inggris, Jakarta dalam menjalankan fungsi administrasinya di bawah Pemerintahan Nasional Kota Jakarta lambat laun akan mengalami kemunduran. Keyakinan tersebut datang setelah melihat keberhasilan Belanda dalam memulihkan kembali struktur administratif mereka di Jakarta.

Mobil Tentara Sekutu. Sumber Foto: Kompas.

Setelah tugasnya di Indonesia usai, Tentara Inggris secara berangsur mulai meninggalkan Indonesia hingga 30 November 1946. Berakhirnya tugas Inggris di Indonesia, berakhir pula operasi pounce terhadap Jakarta.

Kepergian Inggris ini pula yang membuat Belanda mendirikan suatu kantor administratif yang mengatur urusan Kota Jakarta. Kantor tersebut diperuntukkan secara khusus bagi orang-orang Eropa saja. Selanjutnya, dengan memanfaatkan situasi Jakarta yang tidak kondusif, Belanda mengambil alih Pemerintahan Militer Sekutu.