Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang ditandai dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Di negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dalam menetapkan tujuan-tujuan dan menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan.

Hal tersebut senada dengan pengertian demokrasi secara normatif, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan kekuasaan politik artinya masyarakat sangat mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Di Indonesia, cikal bakal demokrasi ditandai dengan diselenggarakannya pemilu pada tahun 1955. Pemilu yang diselenggarakan pada bulan September dan Desember tahun 1955 itu sangat menarik sebagai suatu eksperimen demokrasi karena keduanya merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara nasional. Meskipun baru pertama kali, hak pilih diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun atau sudah kawin.

Pengorganisasian pemungutan suara menjadi tanggung jawab bersama (pemerintah dan panitia-panitia yang beranggotakan wakil partai). Di tingkat desa dan yang lebih rendah lagi, pemungutan suara dipercayakan kepada panitia-panitia yang sebagian anggotanya masih buta huruf. Meskipun banyak anggota Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara yang buta huruf, Pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling “luber” dan paling “jurdil” yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

Sebelumnya, upaya pemilu pernah hampir dilaksanakan melalui UU No. 27 tahun 1948 yang menetapkan pemilihan tidak langsung untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, terjadinya pemberontakan Madiun dan Agresi Militer Belanda II telah menggagalkan upaya tersebut. Selain itu di tahun 1950 telah dilakukan dua eksperimen untuk menentukan jenis pemilu yang dirasa paling sesuai untuk situasi masyarakat Indonesia yang mayoritas buta huruf, kurang pengalaman administratif, dan mengalami kesulitan komunikasi.

Eksperimen pertama diadakan pada tanggal 14 Juni 1951 di Minahasa, Sulawesi Utara. Ditetapkan pemilihan langsung bagi 25 anggota DPRD karena hampir seluruh penduduk Minahasa melek huruf dan sudah mengalami pemilihan-pemilihan sebelumnya. Pada hari pemilihan, sebanyak lebih dari 73% penduduk berhak-pilih memberikan suaranya. Prosesnya mudah, pencocokan nama pemilih dengan daftar yang ada, pemberian kartu suara lalu mencoblos. Sesudah pemungutan berakhir, kotak suara disegel dan dibawa ke ibu kota daerah untuk dihitung oleh panitia tunggal. Adapun penghitungan suara memakan waktu hingga enam hari dan cara menentukan hasilnya adalah membagi jumlah suara yang masuk dengan jumlah kursi yang harus diisi.

Sementara itu, eksperimen kedua diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan ini hampir seluruhnya berbeda dengan di Minahasa karena pemilihan tidak langsung untuk wakil daerah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tanggal 16 Juli 1951 dan 15 Oktober 1951.

Pada pemilihan pertama, hampir 53% penduduk berhak-pilih menukarkan surat pendaftaran dengan kartu suara. Para calon yang akan dipilih sebagai elektor duduk di gedung pemilihan sambil memegang gambar benda-benda yang telah mereka pilih sebagai lambang. Pemilih kemudian masuk sendirian ke ruang pemungutan suara dan memasukkan kartu suara polos ke kotak yang bertanda lambang elektor yang dia sukai. Melalui cara ini, lebih setengah juta pemilih memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.

Pengalaman dua eksperimen tersebut dimasukkan ke dalam RUU Pemilu yang dibahas dalam sidang paripurna Parlemen tanggal 14 Januari 1953. Kesepakatan rancangan akhir kemudian ditetapkan pada tanggal 1 April oleh 18 faksi politik.

Setelah beberapa kali eksperimen pemilu, pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara untuk berpartisipasi. Sebanyak 37.875.299 atau 87,65 % dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya memberikan suara secara sah. Akan tetapi, adanya kesulitan komunikasi dan administrasi serta persoalan-persoalan khusus di daerah-daerah yang mengalami gangguan keamanan menyebabkan penyelenggaraan pemungutan suara pada hari yang sama di seluruh Indonesia seperti yang direncanakan mustahil untuk dilakukan.

Hal tersebut mengakibatkan pemungutan suara di 26 kabupaten dimulai tepat pada tanggal 29 September, tetapi baru selesai untuk seluruh kabupaten itu beberapa hari kemudian dan di 8 kabupaten lainnya pemungutan suara baru bisa diadakan sesudah tanggal 29 September. Meskipun demikian, pemungutan suara tepat pada tanggal 29 September dapat dilakukan sekurang-kurangnya 85 % dari lebih kurang 93.532 tempat pemungutan suara dan diselesaikan seluruhnya pada hari itu juga.

Pemungutan suara Pemilu 1955 diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara multi-partai yang beranggotakan 5-11 orang yang dicalonkan dan dilatih untuk menjalankan tugas itu oleh Panitia Pemungutan Suara Kecamatan. Di tempat pemungutan suara, hampir di setiap daerah sekurang-kurangnya dua dari para anggota Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara bisa baca-tulis. Pemungutan suara diselenggarakan di berbagai tempat, biasanya di gedung-gedung umum seperti sekolah atau di bangunan dari bambu yang didirikan di tempat-tempat umum khusus untuk keperluan pemungutan suara, tetapi kadang-kadang juga di rumah tokoh-tokoh desa.

Menurut instruksi Panitia Pemilihan Indonesia, harus ada satu tempat pemungutan suara untuk setiap 300 dan 1.000 orang pemilih. Akan tetapi, pada praktiknya di beberapa daerah lebih dari 1.000 pemilih harus memberikan suara di satu tempat pemungutan suara meski jumlah rata-ratanya adalah 460. Banyak pemilih dari desa-desa terpencil di pulau-pulau yang jarang penduduknya harus berjalan 7 kilometer atau lebih ke tempat pemungutan suara dan banyak pula yang harus berlayar ke pulau tetangga yang jauh letaknya. Meskipun demikian, masyarakat tetap antusias.

Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 pagi dengan pembacaan seperangkat petunjuk oleh ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dan memperlihatkan kepada umum bahwa kotak suara kosong. Setelah itu, pemungutan suara di mulai dengan di awali oleh seorang pemilih yang mendatangi dua anggota panitia yang duduk di pintu masuk wilayah tempat pemungutan suara.

Biasanya pemilih memberikan surat panggilan yang telah disampaikan kepadanya yang memberitahukan tempat pemilih harus memberikan suara, kemudian anggota panitia akan memeriksa namanya pada daftar dan mempersilahkannya masuk. Tidak lama setelah itu, pemilih mendapat giliran untuk menuju meja ketua Pantitia Penyelenggara Pemungutan Suara.

Di sini pemilih diberi kertas suara terlipat yang bagian luarnya ditandatangani oleh ketua dan dua anggota panitia yang bersama-sama duduk di belakang mejanya. Dengan membawa surat suara, pemilih pergi sendirian ke dalam salah satu dari bilik-bilik tempat pemilih memberi tanda pada surat suara. Memberi tanda dilakukan dengan melubangi salah satu tanda gambar atau dengan menuliskan pilihan, yaitu menyalin nama calon yang ada pada daftar calon yang ditempelkan pada dinding bilik.

Setelah melipat kembali surat suaranya, pemilih membawanya ke kotak suara dan memperlihatkannya kepada anggota panitia yang bertugas di sana untuk menunjukkan bahwa tiga tanda tangan yang diharuskan sudah benar tercantum pada surat suara itu, kemudian memasukannya ke dalam kotak. Setelah memberikan suara, pada umumya pemilih tidak langsung pulang, namun menunggu untuk menyaksikan penghitungan suara.

Penghitungan suara dilakukan di muka umum oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara setelah pemungutan suara selesai. Setelah hasil penghitungan suara diumumkan, surat dibawa ke Panitia Pemungutan Suara Kecamatan yang kemudian dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kabupaten. Di sana penghitungan diperiksa dan hasil akhir diumumkan satu sampai tiga bulan kemudian dalam suatu rapat umum.

Sementara itu, pemilu anggota Majelis Konstituante diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pemilihan umum Parlemen, Panitia Pemilihan Indonesia mengeluarkan sejumlah instruksi baru mengenai bidang teknis dan kelembagaan untuk pemilihan Konstituante. Jumlah tempat pemungutan suara meningkat sehingga tidak akan ada yang harus melayani 750 pemilh. Ketentuan-ketentuan baru dibuat untuk memudahkan pemilih memberikan suara tanpa harus hadir.

Serangkaian ketentuan baru yang rumit menghapuskan berbagai kelemahan dalam pemilihan umum Parlemen yang menyangkut pengiriman surat panggilan. Selain itu, terdapat juga ketentuan yang menetapkan penghitungan semua suara pemilih dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara. Ketentuan paling penting dari semua instruksi ini adalah yang mengakhiri kegagalan paling parah pada sistem pemberian suara dalam pemilihan umum tanggal 29 September 1955, yaitu menyangkut perlunya memasang tirai setinggi leher di bagian belakang bilik pemberian suara.

Hasil perubahan ini sangat baik, meskipun semakin memperumit tugas panitia pemilihan umum. Dari sisi penyelenggaraan, kelemahan-kelemahan pemilihan tanggal 15 Desember 1955 lebih sedikit jika dibandingkan dengan pemilihan tanggal 29 September 1955. Pemilu Konstituante dapat juga dikatakan bebas dari intimidasi yang banyak terjadi di daerah tertentu dalam pemilu Parlemen karena sebagian intensitas kampanye lebih rendah. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh kabinet Burhanuddin Harahap pada masa antara kedua pemilu itu membantu mencegah penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah demi kepentingan partai.

Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa pemungutan suara secara rahasia semakin terjamin dengan adanya bilik suara yang tertutup. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang paling mencolok antara kedua pemilu yang terletak pada suasana. Pada hari pemilihan tanggal 15 Desember kegiatan perdagangan tidak banyak dan angkutan umum juga sangat sedikit, tetapi tidak sampai seluruh kegiatan berhenti seperti pada hari pemilihan tanggal 29 September. Pemberian suara tanggal 15 Desember lebih bersifat urusan pribadi, bukan lagi menjadi urusan bersama. Banyak pemilih yang segera meninggalkan tempat pemungutan suara begitu selesai memberikan suara.

Berlangsungnya pemilu 1955 menimbulkan dampak sosial-politik bagi masyarakat pada saat itu. Dalam kehidupan sosial, pemilu tahun 1955 menimbulkan kecemasan dan ketegangan di tengah ketertiban hari pemilihan. Selama satu bulan, pantai utara Jawa diguncang oleh isu kampanye peracunan yang terencana. Cerita-cerita ini kemudian menyebar ke seluruh Jawa, sumur-sumur dijaga, dan warung-warung makan di pinggir jalan mengalami kerugian besar.

Kegemparan itu merupakan bukti yang buruk tentang ketegangan-ketegangan yang disajikan oleh revolusi dan persaingan politik bebas kepada seluruh masyarakat yang telah sedemikian lama di bawah kekuasaan otoritarian. Kericuhan lain yang terjadi terkait pemilu 1955 adalah terjadi lebih dari 5.000 perceraian di berbagai tempat dikarenakan “alasan-alasan politik” seperti perbedaan partai politik yang dipilih oleh suatu pasangan.

Meskipun terjadi kecemasan dan ketegangan selama pemilihan, secara umum kedua pemilu itu berjalan sesuai dengan rencana. Sesudah pemilu terlaksana, tekanan-tekanan politis maupun psikologis menurun drastis. Suasana intimidasi berubah menjadi suasana partisipasi. Rakyat bebas menentukan pilihan tanpa takut pada penguasa. Pada hari-hari itu rakyat sadar bahwa nasib mereka tidak lagi ditentukan faktor-faktor dari luar seperti kisah-kisah gaib yang beredar menjelang pemilu.

Pada umumnya, pemilu tahun 1955 membuat masyarakat merasa senang bahwa mereka baru saja ikut berperan serta dalam sebuah momen bersejarah untuk menentukan masa depan bangsa. Partisipasi warga negara dalam pemilihan umum memiliki nilai besar sebagai pendidikan politik, di mana pemahaman penduduk desa tentang politik nasional sangat meningkat.

Pemilu menyediakan tempat bagi wakil-wakil sejumlah kelompok sosial yang sebelumnya tidak terwakili dan membantu memperkuat kesadaran seluruh rakyat Indonesia untuk turut memainkan peran dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa.